oleh Kanima Rurun
Penerbit: Qanita
Penulis : Multatuli
Hlm : 480 h
ISBN : 978-602-1637-45-6
Max
Havelaar merupakan seorang Asisten Residen di Lebak. Buku ini bisa jadi sumber
sejarah karena penulisnya, Multatuli, menulis novel ini berpedoman pada
pengalamnnya sendiri di Lebak. Multatuli merupakan nama pena dari Eduard Douwes
Dekker. Dia mengabdi pada pemerintah kolonial di Hindia Belanda selama 18
tahun. Pada tahun 1856 dia kembali ke Eropa. Dia menuliskan kesewenang-wenangan
yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bumiputra di Hindia Belanda.
Eduard setelah kepulangnnya dari Belanda memilih menjadi seorang penulis dan
dengan tegasnya mengkritik kebrobokan kolonial.
Sesuai dengan ungkapan Pramoedya Ananta Toer, kisah yang ditulis oleh Multatuli
membunuh kolonialisme.
Max
Havelaar dalam karya ini diceritakan sebagai pegawai pemerintah kolonial Belanda
yang berpindah-pindah tugas. Havelaar akhirnya bertugas di daerah Lebak di
bawah Residen Banten. Havelaar membawa keluarga kecilnya yakni istrinya Tina
dan anak laki-lakinya, Max jr. Max Havelaar digambarkan sebagai orang yang
jujur, tegas, dan kinerjanya di ragukan pada awal kedatangnnya di Lebak. Namun
Havelaar menunjukkan kerja yang bagus kepada pengawas Verbruge dan Duclari.
Havelaar tinggal dirumah mantan asisten residen Lebak yang baru saja meninggal,
Tuan Slotering. Dikabarkan bahwa tuan Slotering meninggal dengan cara tidak
wajar seperti diracun. Hal ini diperkirakan karena Tuan Slotering ingin
mengunggkapkan kebrobokan di daerah Lebak yang berujung kepada kematian.
Buku
ini mengulas wilayah kekuasaan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Gubernur Jendral
dibantu oleh sebuah dewan. Namun dewan ini tidak memiliki kekuasaan untuk
mengubah keputusan-keputusannya. Di Batavia, cabang pemerintahan yang berbeda-beda
dibagi menjadi departemen-departemen yang dikepalai oleh direktur, yang
membentuk mata rantai antara pemerintahan tertinggi Gubernur Jendral dan Residen
di provinsi-provinsi. Namun masalah-masalah yang bersifat politik, Residen-Residen
berhubungan langsung dengan Gubernur Jendral.
Istilah Residen berasal dari masa ketika Belanda lebih
bertindak sebagai negara pelindung daripada penguasa feodal dan diwakili oleh
pejabat-pejabat residen di istana milik beberapa pangeran yang berkuasa.
Pangeran-pangeran itu sudah tidak ada, residen telah berubah menjadi pemerintah
provinsi, mereka mendapat kekuasaan sebagai pejabat administratif. Kedudukan
mereka berubah, tapi namanya masih bertahan.Sebenarnya, semua residen itu
mewakili kekuasaan Belanda di mata penduduk Jawa yang tidak mengenal gubernur
jendral, anggota-anggota dewan Hindia, ataupun para direktur di Batavia, mereka
hanya mengenal residen dan para pejabat yang memerintah dibawahnya.
Keresidenan beberapa diantaranya berpenduduk satu juta
jiwa, dibagi menjadi tiga, empat, atau lima departemen atau kabupaten yang
masing-masing dikepalai oleh seorang asisten residen. Dibawahnya, pemerintahan
dilaksanakan oleh para pengawas, penilik, dan sejumlah pejabat lain yang
diperlukan untuk pengumpulan pajak, pengawasan pertanian, pembangunan gedung,
pengairan, polisi dan pelaksanaan hukum.
Di setiap departemen, asisten residen dibantu oleh
seorang pejabat pribumi berkedudukan tinggi yang bergelar “bupati” atau regent. Bupati walaupun hubungannya
dengan pemerintah dan departemennya adalah pejabat bayaran, selalu berasal dari
golongan bangsawan tinggi di daerahnya, dan seringkali dari keluarga pangeran
yang telah memerintah wilayah itu atau daerah sekitarnya sebagai penguasa
independen. Politik Belanda memang memanfatkan pengaruh feodal kuno
pangeran-pangeran, yang di Asia pada umumnya sangat besar dan dipandang oleh
sebagain besar suku sebagai bagian dari agama mereka. Karena dengan mengangkat
mereka, terciptalah semacam hierarki yang dikepalai oleh pemerintah Belanda dan
diwakili oleh gubernur jendral. 82
Pejabat pribumi ditempatkan menjadi kepala sebuah distrik
di Jawa, sebagai tambahan dari jabatan yang diberikan oleh pemerintah
berdasarkan pengaruh pribuminya, untuk memudahkan pemerintah pejabat Eropa yang
mewakili pemerintah Belanda. Di sini, pewarisan berdasarkan keturunan tanpa
ditetapkan oleh undang-undang, juga menjadi adat kebiasaan. Ini sering diatur
semasa bupatinya masih hidup, dan janji pewarisan kepada putranya itu dianggap
sebagai imbalan atas ketekunan dan keetiaannya. 84
Hubungan antara pejabat Eropa dan bangsawan Jawa yang
berkedudukan setinggi itu sangat sensitif. Asisten residen di sebuah distrik
adalah orang yang bertanggung jawab, dia memberi perintah-perintah dan dianggap
sebagai kepala distrik. Namun bupati berkedudukan jauh lebih tinggi
daripadanya, berdasarkan pengetahuan lokal, asa-usul, pengaruhnya terhadap
penduduk, uang pendapatannya, dan cara hidupnya. Seorang bupati, sebagi
representasi dari elemen Jawa dan dianggap corong dari ratusan ribu penduduk
kabupatennya, di mata pemerintah juga dianggap sebagai orang yang jauh lebih
penting daripada pejabat Eropa biasa yang ketidakpuasannya tidak perlu
dikhawatirkan, karena banyak orang lain yang bisa menggantikan tepatnya, sedangkan
ketidaksukaan seorang bupati mungkin menjadi bibit kerusuhan atau
pemberontakan.85
Berdasarkan semuanya ini, muncullah kenyataan ganjil
bahwa bawahanlah yang sesungguhnya memerintah atasan. Asisten residen
memerintah bupati untuk melapor kepadanya, dia memerintahkan bupati mengirimkan
buruh untuk mengerjakan jembatan dan jalanan, dia memanggil bupati untuk
menghadiri sidang dewan yang dipimpinnya sebagai asisten residen, dia
menyalahkan bupati yang bersalah mengabaikan tugas. Hubungan ganjil ini hanya
dimungkinkan dengan tata cara sangat sopan, dengan menggunakan keramahtamahan
atau, jika perlu, ketegasan. 85
Pendapatan pembesar Jawa bisa dibagi menjadi empat
bagian. Bagian pertama adalah upah tetap bulanan, kedua adalah jumlah tetap
sebagai pengganti pembalian hak-hak mereka oleh pemerintah Belanda, ketiga adalah
premi dari hasil produksi kabupaten mereka seperti kopi, gula, indigo, kayu
manis,dll, dan pendapat yang terakhir adalah penggunaan tenaga dan harta rakyat
mereka secara sewenang-wenang.
Dalam buku Max Havelaar, pokok persoalan ada pada bab 15.
Dalam bab ini penulis buku mengunggkapkan kesewanang-wenangan yang terjadi di
wilayah yang dikuasai Belanda, khususnya di Lebak. Dalam novel ini ditulis
bahwa, Pemerintah Hindia Belanda gemar menulis surat ke majikan mereka di
negeri Belanda, mengabarkan bahwa segalanya berjalan secara memuaskan. Para
residen ingin memberitaka hal ini kepada pemerintah. Para asisten residen,
hanya menerima laporan-laporan menyenangkan dari pengawasmasing-masing., juga
tidak mengirimkaan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada residen
masing-masing. Dari semuanya ini muncullah laporan tertulis resmi yang
menyiratkan keoptimisan palsu yang bukan tentag kebenaran, melainkan disertai
pendapat yang sesungguhnya dari optimisme sendiri, begitu mereka menangani
masalah-masalah yang saam ini secara lisan atau bahkan lebih mencurigakan lagi,
secara bertentangan dengan laporan-laporan tertulis mereka sendiri.
Laporan-laporan yang banyak kebohongan, terutama jika dilengkapi dengan
angka-angka. Para residen menulis awal kalimat dalam laporannya dengan kalimat
“kedamaian tetap damai”. Laporan dimanipulasi agar terkesan baik dan tidak ada
masalah.
Di tempat penduduknya tidak bertambah dikatakan
sensus-sensus tahun lalu tidak akurat. Di tempat pajaknya yang tidak meeningkat
, dikatakan keadaan ini pasti disebabkan perlunya mernedahkan pajak untuk
mendorong pertanian, yang pada akhirnya, jika penulis laporan pension
daritugasnya, pasti akan menghasilkan harta karun tidak ternilai. Ditempat
berlangsungnya kerusushan yang tidak bisa ditutup-tutupi, dikatakan bahwa itu
dilakukan oleh beberapa penjahat, dan tidak perlu dikhawatirkan lagi pada masa
mendatang karena pada umumnya orang merasa puas. Di tempat kemiskinan atau
bencana kelaparan menciutkan penduduk, ini dikatakan akibat paceklik,
kekeringan, hujan, atau sesuatu yang lain dan TIDAK PERNAH KARENA KESALAHAN
PEMERINTAH.
Laporan resmi para pejabat kepada pemerintah dan juga
laporan yang dibuat berdasarkan laporan resmi itu untuk dikirim ke pemerintah
Belanda, sebagia besar dan pada bagian terpentingnya TIDAK BENAR. Presentase
upah bagi orang Eropa dan para pejabat pribumi untuk produk-produk yang dijual
di Eropa telah mengakibatkan terbengkalainya penanaman padi, sehingga di
beberapa tempat terjadi bencana kelaparan yang tidak bisa dilenyapkan dari
pandangan Belanda. Para penulis laporan-laporan menjemukan itu, yang menutup
mata pemerintah dengan kebohongan-kebohongan mereka. Namun pemerintah
menyetujui walaupun sangat enggan, penerpan-penerapan peraturan yang sekaan
melindungi orang Jawa terhapad pemerasan dan perampasan.
Pemerintah Belanda punya perkebunan kopi. Jika mendorong
kerja di perkebunan-perkebuna itu atau, lebih baik lagi, memaksa kaum laki-laki
dan perempuan untuk bekerja tanpa bayaran di perkebunan-perkebunan pemerintah,
banyak kopi akan dihasilkan, dan bupati menerima presentase tertentu untuk
setiap pikulnya.
Pejabat pemerintah dalam hal ini pejabat bumiputera
sering melakukan kerja paksa, dan pundutan
terhadap rakyat. Pundutan berarti
meminta makanan, minuman, dan barang-barang dengan dalih melayani pemerintah. Di
dalam perjalanan penting orang-orang yng diundang bupati atau pejabat
distrik/kabupaten, semua kebutuhan dipasok oleh penduduk, dan diberikan
sesering yang diperlukan. Contoh kisah tragis pundutan terjadi pada keluarga Saidjah. Seorang anak laki-laki yang
kerbau milik ayahnyaa diambil demi kepentingan pemerintah.
Bupati dengan kepentingannya sendiri, mamanggil penduduk
untuk bekerja dengan jumlah yang jauh melebihi jumlah pancen atau kemit. Kemit
merupakan para pengikut dan pelayan yang dipanggil untuk meningkatkan jumlah
tenaga yang diperlukan, dan melayani pejabat atau orang penting lainnya. Pemanggilan
yang berlebihan ini diperbolehkan oleh hukum. Dengan keadaan yang demikian Max
Havelaar menuduh Bupati Lebak, Raden Adipati Kartanegara menyalahgunakan tenaga
rakyatnya secara tidak sah dan melakukan pemerasan ketika meminta hasil bumi
tanpa pembayaran. Semua itu ditulis Max Havelaar dalam suratnya kepada Residen
Banten. Di Lebak sudah umum diketahui bahwa pemerasan itu untuk kepentingan dan
di bawah perlindungan bupati, dan Residen tidak mau mengadukan Bupati kepada
pemerintah di Bogor.
Melihat kesewenang-wenangan yang terjadi dan Max havelaar
tidak bisa menghentikan hal tersebut, dia memutuskan mengundurkan diri dari
jabatan Asisten residen lebak. Havelaar menulis surat kepada Gubernur Jendral
di Bogor, untuk memecatnya secara hormat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar